Mencari ‘Suara’ Tuhan di Tengah Pandemi COVID-19

“Fondasi dari hukum syariat yang adil tidak dibangun oleh kelompok-kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam masyarakat, dan bukan pula oleh kelompok-kelompok yang hanya mengejar kepentingan partisannya sendiri. Fondasi hukum syariat yang adil ini hanya dibangun  oleh Tuhan. Akan tetapi, hukum syariat yang adil tersebut dijalankan, dijelaskan, dan diterapkan pada realita-realita baru melalui tindakan perundang-undangan khusus oleh sekelompok orang yang dipilih dan diawasi oleh rakyat. Maka dari itu, rakyat punya kedaulatan atas sekelompok
orang/badan tersebut, yang meliputi proses pemilihan, pengawasan, dan hak
pencabutan/pemberhentian. Inilah yang disebut sebagai kewenangan rakyat
(sultat al–umma) atau proses musyawarah.” (Cetak miring oleh penulis
sebagai penekanan)
-Rashid al-Ghannushi, al-Hurriyyat al-‘amma fi’l-dawla al-Islamiyya, 106.

PEMERINTAH Indonesia lambat mengatasi pandemi COVID-19 sejak awal. Ketika

negara lain mulai mengambil kebijakan serius menghadapi virus mematikan ini,

pemerintah malah sebaliknya. Mereka justru membuat kebijakan mengkorting

harga tiket pesawat dan mengucurkan dana triliunan rupiah untuk para

pemengaruh agar mempromosikan Indonesia. Semuanya dilakukan agar industri pariwisata tetap berdenyut. Dua contoh kebijakan ini menunjukkan logika

pemerintah yang memprioritaskan kepentingan ekonomi jangka pendek, alih-alih melindungi masyarakat.

Untuk menutupi dampak destruktif COVID-19, pemerintah lantas berkilah dengan

narasi ketuhanan, terutama dari perspektif Islam. Beragam kilah keagamaan ini,

misalnya bahwa masyarakat tidak terkena dampak karena doa kunut dan mereka

yang meninggal karena COVID-19 akan masuk surga, menunjukkan bahwa mereka

sebenarnya tengah mengerdilkan peran dan posisi Tuhan itu sendiri. Alih-alih

menjadi inspirasi keadilan dan komitmen kasih sayang untuk rakyat, pemerintah

telah menjadikan Tuhan sebagai topeng untuk menutupi ketidakmauan mereka

menjalankan tanggung jawab sebagai ‘ulil amri’.

Al-Qur’an jelas mengutuk obsesi materialistik yang mengorbankan kehidupan mereka yang lemah seperti kasus di atas dengan ancaman neraka (Qur’an 10: 7-8, 17: 18, 4: 10). Lalu, apa yang salah sehingga posisi Tuhan dalam teologi politik Indonesia yang (kabarnya) berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi sedemikian rendahnya? Mengapa klaim-klaim keagamaan yang dilontarkan para pejabat—sebagian juga merupakan para pemuka agama—malah mereduksi makna teologis yang dalam menjadi sekadar bagian dari praktik politik yang kotor? Kesalahan utama dalam teologi politik pada konteks pemerintahan di Indonesia adalah identifikasi ‘suara Tuhan’ yang dianggap terletak pada kedaulatan pemerintah. 

Pemerintahan Joko Widodo berdiri di atas asumsi bahwa merekalah

agen absolut kedaulatan, dan itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari

pemerintahan ‘syar’i’ yang diimpikan oleh para pendukung Islamisme garis keras.

Hal ini terlihat dari cara-cara non-demokratis dan anti-kritik yang mereka

praktikkan berkali-kali.

Perbedaan mereka dengan pemerintahan ‘syar’i’ yang diimajinasikan para

Islamisme garis keras hanyalah basis legitimasi dari kekuasaan. Sementara Islamis

percaya bahwa konsep hukum syariah yang ahistoris dan anti-kritik merupakan

basis legitimasi keberadaan mereka, pemerintahan Jokowi percaya itu bersumber

dari kemenangan elektoral. Dengan kemenangan di pemilu, mereka merasa sahih

mengasingkan masyarakat yang telah memilihnya dari pembuatan dan

implementasi kebijakan.

Bagi para Islamis garis keras, Tuhan telah memberikan kerangka final untuk

kehidupan masyarakat di segala konteks yang kemudian menafikan proses

demokrasi, sementara bagi pemerintahan Jokowi, kemenangan elektoral adalah

basis yang cukup untuk menunjuk diri mereka sendiri sebagai ‘Tuhan’ dan

menafikan proses demokrasi.

Lalu, di manakah sebenarnya ‘suara’ Tuhan yang sesungguhnya?

Sejarah teologi politik Islam menunjukkan bahwa legitimasi suatu pemerintahan

tidak terlepas dari suara masyarakat. Bahkan legitimasi Nabi Muhammad saw

untuk menjadi pemimpin pun tak terlepas dari kesukarelaan para anggota

masyarakat (March, 2013). Sementara itu, dalam konteks teologi politik Islam

modern, para pemikir seperti Rashid al-Ghannushi dan Mohammad Fadel telah

menyatakan bahwa elemen keterwakilan demokratis tidak dapat dipisahkan dari

konseptualisasi pemerintahan yang Islami (bedakan dengan pemerintahan yang

Islamis). Konsepsi pemerintahan yang Islami, menurut al-Ghannushi, berdiri di

atas prinsip ‘aqd al-istikhlaf (perjanjian keterpilihan) yang memprioritaskan posisi

manusia sebagai deputi ketuhanan di muka bumi (khalifa, Qur’an 2:30). Ini berarti,

seperti yang tercantum dalam kutipan pembuka artikel ini, kedaulatan

pemerintah dibangun dari kepercayaan anggota masyarakat yang memilihnya.

Dengan demikian, posisi anggota masyarakat dalam konsepsi teologi politik ini lebih dari sekadar obyek kebijakan politik yang teralienasi dari proses pembuatan dan pertimbangan kebijakan, melainkan adalah rekanan setara pemerintah.

Seperti yang dikatakan Mohammad Fadel, seorang teolog dan fuqaha, satu prinsip

pokok pemikiran teologi politik pra-modern Sunni Islam adalah, “… penguasa dan

pejabat pemerintahan melaksanakan wewenangnya dalam kapasitas mereka

sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat muslim, dan dengan demikian,

mereka hanyalah pekerja yang tugasnya adalah untuk mencapai kemaslahatan

bersama bagi seluruh masyarakat muslim.” (Fadel, 2018). 

Dari konseptualisasi kedaulatan individu dan pemerintah dalam konteks Islam

klasik maupun modern tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teologi politik

Islam menempatkan kedaulatan rakyat sebagai salah satu ekspresi dari

kedaulatan Tuhan. Dalam konteks ini, legitimasi politik pemerintahan tak lebih

dari sekadar prasyarat praktis yang memungkinkan pejabat dapat menjalankan

mandat dari rakyat. Legitimasi politik bukanlah suatu pernyataan ontologis yang

dapat mengangkat derajat seseorang melebihi manusia lain karena hal itu akan

dapat diklasifikasikan sebagai tindakan menduakan Tuhan. Dengan kata lain,

pemberian legitimasi politik tidak menjadikan seseorang sebagai ‘Tuhan’ yang

menguasai kehidupan manusia lain.

Lalu bagaimana seharusnya sebuah pemerintahan yang Islami dan berasaskan

ketuhanan bertindak? Muqtedar Khan, seorang teoretikus teologi politik Islam

lain, mengonseptualisasikan etika pemerintahan berasaskan ketuhanan sebagai pemerintahan yang menjalankan kepemimpinan dalam prinsip ihsan–melakukan yang terbaik/memperindah (Khan, 2019). Serupa dengan al-Ghannushi dan Fadel, Khan memaknai kedaulatan pemerintah sebagai proses pelembagaan keinginan kolektif masyarakat dalam sebuah negara. Dengan demikian, ia pun memandang rakyat sebagai agen dari ‘Kedaulatan Tuhan’ (hakimiyya) di muka bumi. Pemerintahan yang berbasiskan prinsip ihsan ditopang oleh dua pilar utama–yang harus menjadi bagian dari praktik politik para pejabat. Pilar pertama adalah fokus pemerintahan kepada pembentukan nilai-nilai kebajikan dan bukan kepada pembentukan elemen-elemen identitas yang sifatnya superfisial. Dalam konteks ini, negara berasas ketuhanan akan terlihat berlawanan dari prinsip kenegaraan

Machiavelli di mana pencitraan untuk terlihat adil jauh lebih berharga daripada

berlaku adil itu sendiri. Dalam negara berasaskan ihsan, praktik kebajikan

menjadi fokus proses pembangunan negara-bangsa bukan karena praktik tersebut

akan membawa akumulasi kekuasaan, melainkan karena praktik tersebut adalah

perilaku yang adil (Khan, 2019).

Pilar kedua negara berbasis ihsan terletak pada relasi kritis antara masyarakat

dan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat wajib untuk menjalankan prinsip

muraqaba (keawasan, kesadaran kritis) dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan

pemerintah demi mencapai kemaslahatan bersama. Di sisi lain, pemerintah harus

menjalankan prinsip muhasaba (pertanggungjawaban) dalam setiap kebijakan (Khan, 2019). Dengan kata lain, teologi politik Islam mengajarkan bahwa

masyarakat memiliki posisi setara terhadap dan/atau lebih tinggi daripada pemerintah dalam suatu negara. Dalam situasi pandemi saat ini, bagaimanakah perwujudan negara berbasis ihsan itu? Lalu, lebih jauh dari itu, di mana kita dapat menemukan ‘suara’ Tuhan?

Posisi teologi politik Islam jelas menyatakan bahwa representasi ‘suara’ Tuhan terletak pada anggota masyarakat yang memilih para pejabat untuk mengupayakan kemaslahatan bersama. Legitimasi politik adalah konsep praksis yang berfungsi untuk mendapuk beberapa individu menjadi pelayan masyarakat, bukan proses penuh keajaiban yang mengubah individu-individu terpilih menjadi manusia setengah dewa.

Konsep pemerintahan berbasis ihsan berangkat dari asumsi bahwa kewenangan

politik adalah fungsi pengabdian, bukan fungsi kekuasaan. Absennya pemerintah

mengadakan jaminan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam

pandemi COVID-19 adalah indikasi bahwa mereka membangun kuasa tanpa asas

ketuhanan. Lebih jauh, penggunaan narasi-narasi keagamaan seperti ibadah, doa,

surga, dan takdir untuk menutupi dampak pandemi tidak lain adalah penghinaan

terhadap asas ketuhanan dan keberagamaan itu sendiri.

Enggan untuk mendengarkan ‘suara’ Tuhan dalam suara rakyat, pemerintah

malah memilih untuk meludahi Sang Maha Agung dengan menggunakan nama-

Nya sebagai tudung yang menutupi kebobrokan praktik politik dan kebijakan

mereka. (red) Politik Oligarki